MDG’s dalam impelementasinya sebagai komitmen Pemerintah Indonesia yang tertulis dalam dokumen perencanaan RPJMN 2004-2009, yang berarti menjadi acuan bagi perencanaan baik untuk Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah setingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mengingat perjalanan MDG’s yang bisa dibilang setengah perjalanan, maka diperlukan beberapa strategi dalam mengimplementasikannya.

Berikut ini adalah beberapa strategi yang telah diimplementasikan dalam upaya pencapaian MDGs baik yang dilakukan di tingkat daerah maupun nasional, yang dirangkum dari ‘Aksi Nyata Kota-Kota di Indonesia Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)’ – Citynet, APEKSI, URDI , UNMC:
1. Melokalkan target MDGs, target MDGs diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki di suatu daerah, sehingga mampu menjawab persoalan daerah. Misalnya di Kota Tarakan yang menerjemahkan dalam program perlindungan hutan bakau (isu keberlanjutan lingkungan).
2. Menyusun Rencana Pembangunan Terkait MDGs, telah dituliskan dalam paragraph sebelumnya bahwa pengintegrasian MDGs dalam rencana pembangunan daerah mulai dari RPJMD sampai RKPD adalah penting, tetapi perlu diingat dalam pelaksanaan penyusunan perecanaan, partisipatif adalah kata kunci untuk menjawa prioritas pelaksanaan target MDGs yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Hadirnya partisipasi masyarakat yang maksimal, terkait dengan poin sebelumnya, maka dalam perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan partisipasi masyarakat (perempuan dan laki-laki) menjadi penting. Hal ini berkaitan dengan prioritas program/kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran yang betul-betul dapat menjawab kebutuhan.
4. MDGs untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan benar, salah satu kuncinya adalah akuntabilitas. Contoh akuntabilitas yang dilakukan oleh Kota Pangkalpinang dan Kota Palembang melalui e-government.
5. Menyusun mekanisme monitoring untuk perkembangan MDGs. Salah satu poin penting dalam mengukur capaian pembangunan adalah mekanisme monitoring untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dimulai dari pengumpulan data (terpilah menurut jenis kelamin, umur, lokasi dan lainnya) yang dijadikan acuan dalam penyusunan program. Di Kota Balikpapan misalnya, mengeluarkan KTP khusus untuk masyarakat miskin dalam upaya mempermudah mereka mengakses pelayanan kesehatan, social termasuk didalamnya pendidikan dan kredit mikro.
6. Mobilisasi Sumberdaya lokal untuk mencapai MDGs. Menggali potensi lokal untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan daerah. Tentu saja potensi lokal ini harus digali bersama sehingga manfaatnya terasa bagi penduduk lokal.
7. Reformasi pelayanan public. Sebagai bagian dari penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan benar, pelayanan public menjadi faktor yang penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Seperti yang dilakukan oleh Kota Gorontalo.
8. Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan. Sebagai bagian dari capaian MDGs, penting dalam setiap perencanaan-penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan, kelompok perempuan terlibat. Sehingga kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dapat dikurangi.
9. Advokasi Percepatan Pencapaian MDGs. Seiring dengan upaya percepatan pelaksanaan MDGs yang terintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah, maka di tingkat nasional, pemantauan juga harus dilakukan, sehingga agenda daerah dan nasional bisa selaras dan berkelanjutan.
10. Kemitraan dalam peningkatan pencapaian. Kemitraan multistakeholder pembangunan dalam upaya pencapaian MDGs untuk dapat berbagi pengalaman, best practices baik di tingkat nasional maupun regional adalah salah satu modal untuk mendorong pencapaian MDGs.

Tulisan ini adalah rangkuman dari buku ‘Aksi Nyata Kota-Kota di Indonesia Dalam Mencapai Tujuan Pembagunan Millennium (MDGs). Dari pilihan strategi dan aksi yang disebutkan diatas, mana yang pas menurut anda dilakukan di daerah anda? atau mungkin dari sepuluh tersebut, kita bisa memulai darimana?