Anak-anak yang Terkena Dampak AIDS
oleh : Nurdiyansah
Bersama lebih dari 4.000 orang delegasi dari berbagai negara, khususnya Asia dan Pasifik, saya menghadiri The 9th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP IX) di Bali, sebagai delegasi media dari Radio Jurnal Perempuan.
Pada hari ke-2 kongres, saya memilih untuk memasuki symposia bertajuk “Caring Children & Families Affected by HIV in Concentrated & Low Level Epedimics” untuk melihat seperti apakah permasalahan yang dihadapi anak-anak terhadap AIDS. Ternyata cukup pelik juga bagi negara-negara berkembang yang masih menghadapi persoalan sistem kesehatan, terkait akses perawatan dan pengobatan yang belum memadai dan merata. Berdasarkan perkiraan data yang dipaparkan, 1,75 juta anak kehilangan salah satu atau kedua orangtua mereka akibat AIDS, dengan estimasi data berjumlah 6,75 juta kasus di Asia-Pasifik. Lebih dari 1 juta di antara mereka, berumur 0-14 tahun. Peluang pelanggaran hak-hak anak pun menunggu mereka, misalnya kehilangan produktivitas, pemasukan (pendapatan), kehilangan kepedulian orangtua yang sakit atau meninggal, tidak bisa bekerja nantinya, kemiskinan, putusnya akses pendidikan (drop-out), maupun akses kesehatan.
Anupama Rao Singh, regional director, UNICEF EAPRO, menekankan pentingnya feminisasi program AIDS melalui PMTCT (Preventing Mother to Child Transmission) untuk mengurangi jumlah anak yang dilahirkan dengan HIV positif. Fakta yang dipaparkannya, perempuan di Asia berjumlah hampir tiga kali lipat dibandingkan laki-laki, dan ini adalah sebuah resiko yang besar bagi perempuan untuk tertular HIV. Pada sejumlah negara di Asia, jumlah perempuan ODHA hampir setengahnya, bahkan lebih dari setengah dari jumlah total ODHA yang ada di Asia. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan menikah. Jadi, tampak akar persoalan dari anak-anak yang terkena dampak dari AIDS, baik anak-anak yang positif maupun anak-anak yang negatif dengan orangtua yang positif HIV atau AIDS, berawal dari orangtua (ayah), yang menulari si ibu, yang tanpa diketahui statusnya, ternyata melahirkan bayi yang kemungkinan positif.
Strategi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan partnership dan konseling (khususnya bagi perempuan), penguatan pelayanan, dan keterlibatan perempuan dan laki-laki melalui self help groups. Hao Yang dari China menambahkan, perlu kebijakan pemenuhan HAM ODHA beserta keluarganya, kerja sama dengan organisasi pemerintah dan non-pemeirntah (lokal maupun internasional). Sedangkan Jacques Boyer dari Nepal, menegaskan pentingnya pemenuhan HAM anak sebab anak-anak yang terkena dampak AIDS, kadang tidak terlihat sehingga rentan menerima stigma dan diskriminasi. Mereka membutuhkan perlindungan, nutrisi, dan perawatan kesehatan.
Saat ini, program tes HIV untuk perempuan hamil di Thailand berjumlah 100%, namun Timor Leste, Indonesia, dan Bangladesh bisa dikatakan 0%. Sedangkan, yang mendapat program PMTCT, Fiji Islands berjumlah 100%, disusul Thailand 95%, dan Indonesia hanya 4%.
Bang Nurdiyansah, apakah ada bocoran strategi yang menyebabkan Fiji Islands dan Thailand sehingga berhasil mencapai angka yang begitu tinggi (selain tentunya jumlah penduduk yang pastinya lebih kecil)?
Oiya, 4% yang mendapat PMTCT itu persentasi dibandingkan kasus terlapor atau angka estimasi “ibu hamil yang HIV+” ?
Thx.
aj
halo, salam kenal!
Tuk kasus Fiji Island dan Thailand, mereka memang pemerintahnya sangat responsif (dana dan kerja2). sistem kesehatan mereka baik, ditunjang dengan berbagai faktor sehingga akses (tuk perawatan dan pelayanan) mudah dilakukan. Tuk kasus di Indonesia, kita memiliki sistem kesehatan yang buruk, dan lagi program dan kerja untuk AIDS selalu saja tentang “pencegahan”, bukan ke soal akses (ARV)(”perawatan” dan “pengobatan”), sehingga Thai adalah negara tersukses di Asia (juga ASEAN). untuk hal ini, tentu ukurannya adalah ODHA yang mendapatkan pelayanan, perawatan, dan pengobatan. Selain menghadapi kendala dalam sistem kesehatan yang buruk, negeri kita juga mengalami hambatan soal ketidakmampuannya menangani KPA-KPA dan pemerintah di daerah (TK. Kabupaten/Kota), sehingga akses bagi ODHA tidak merata di daerah2. Pemerintah daerah juga kurang responsif, selain keterbatasan pengetahuan dan kesadaran, juga koruptif, lho. Padahal, hingga tahun 2009, dana dalam negeri (APBN dan APBD) jumlahnya lebih besar dibanding dana donor luar.ironinya lagi, ARV diproduksi di Indonesia, tapi mengapa banyak ODHA di berbagai pelosok, bahkan area tertentu di kota besar, sulit mendapatkannya secara gratis.
Data itu kuambil dari salah seorang pembicara (bukan orang Indonesia tentunya), yang memaparkan data bahwa di Indonesia program untuk ibu hamil mendapatkan tes HIV dan AIDS, sebanyak 4 % saja (di seluruh Indonesia ya), dan program untuk setelah ibu hamil melakukan tes, itu belum ada programnya. jadi bisa dikatakan Indonesia masih 0%
Menarik…
Mohon info lanjutan apa kira2 yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi situasi tersebut. Atau hal apa yang sebaiknya dilakukan?
Thanks and salam,
Taru
Nah itu dia… mngkin sebenarnya jawabannya adalah di pembenahan sistem layanan kesehatan. SOalnya kalau sistem kesehatan sudah baik, ya HIV AIDS tidak perlu diperlakukan sebagai kasus khusus lagi. Semua layanan dan perawatan dapat dirasakan secara optmum oleh pasien. Masalahnya, jangankan pasien AIDS (yang seakan2 di kepalanya ada sticker “orang berdosa”), pasien umum saja masih banyak yang mendapatkan layanan yang kurang layak dan kurang manusiawi..
Terkait masalah ketersediaan ARV, dengar-dengar Depkes sedang berusaha men-develop sistem logistik/distribusi ARV untuk memudahkan proses permintaan dan pengiriman ARV.
Tapi sebenarnya, ada cara lain yaitu masing-masing propinsi mengatur sendiri pengadaan dan pendistribusian ARV, jadi tidak bergantuhg pada Depkes di Jakarta. Sumber dana bisa berasal dari APBD ataupun dari APBN. Sayangnya model ini masih akan bergantung pada komitmen pemegang kepentingan di daerah.
Salam
Ari
saat ini pemerintah melalui KPAN telah membuat Strategi Nasional untuk Perempuan dan Anak dan Remaja (jadi dua Stranas), yg akan berakhir hingga tahun 2010. Lalu, pengalaman saya menghadiri ICAAP IX, pihak Indonesia telah memunculkan beragam strategi yg mutakhir yang mengintegrasikan isu AIDS ke seluruh departemen dan kementerian yang ada di Indonesia, dana-dana juga turun ke sana untuk project2 masing2, apalagi isu AIDS juga masuk ke dalam gender mainstreaming, bagi permasalahan yg khusus di hadapi perempuan, namun implementasi masih dipertanyakan.
maslahanya Indonesia selalu mengedepankan program/proyek pencegahan, hampir semua dana turun ke sana, tapi masalah pengobatan dan perawatan kurang dapat perhatian. alasannya program pencegahan lebih cost effective, padahal ?????
makanya program tuk perempuan (karena jumlahnya menurut beberapa pihak belum signifikan dan belum terkonsentrasi epidemi) jadi dikesampingkan, lebih difokuskan pada IDU dan pekerja seks terus.
Haduh kayaknya tuk KPAN itu harus lebih berdaya secara ideologi/teori gender perihal penanganan AIDS ini. dan tentu kerja sama yg pasti terkait akses
Leave your response!
Blogroll
Most Commented