maslahanya Indonesia selalu mengedepankan program/proyek pencegahan, hampir semua dana turun ke sana, tapi masalah pengobatan dan perawatan kurang dapat perhatian. alasannya program pencegahan lebih cost effective, padahal ?????

makanya program tuk perempuan (karena jumlahnya menurut beberapa pihak belum signifikan dan belum terkonsentrasi epidemi) jadi dikesampingkan, lebih difokuskan pada IDU dan pekerja seks terus.

Haduh kayaknya tuk KPAN itu harus lebih berdaya secara ideologi/teori gender perihal penanganan AIDS ini. dan tentu kerja sama yg pasti terkait akses

Terkait masalah ketersediaan ARV, dengar-dengar Depkes sedang berusaha men-develop sistem logistik/distribusi ARV untuk memudahkan proses permintaan dan pengiriman ARV.

Tapi sebenarnya, ada cara lain yaitu masing-masing propinsi mengatur sendiri pengadaan dan pendistribusian ARV, jadi tidak bergantuhg pada Depkes di Jakarta. Sumber dana bisa berasal dari APBD ataupun dari APBN. Sayangnya model ini masih akan bergantung pada komitmen pemegang kepentingan di daerah.

Salam
Ari

Thanks and salam,
Taru

Tuk kasus Fiji Island dan Thailand, mereka memang pemerintahnya sangat responsif (dana dan kerja2). sistem kesehatan mereka baik, ditunjang dengan berbagai faktor sehingga akses (tuk perawatan dan pelayanan) mudah dilakukan. Tuk kasus di Indonesia, kita memiliki sistem kesehatan yang buruk, dan lagi program dan kerja untuk AIDS selalu saja tentang “pencegahan”, bukan ke soal akses (ARV)(”perawatan” dan “pengobatan”), sehingga Thai adalah negara tersukses di Asia (juga ASEAN). untuk hal ini, tentu ukurannya adalah ODHA yang mendapatkan pelayanan, perawatan, dan pengobatan. Selain menghadapi kendala dalam sistem kesehatan yang buruk, negeri kita juga mengalami hambatan soal ketidakmampuannya menangani KPA-KPA dan pemerintah di daerah (TK. Kabupaten/Kota), sehingga akses bagi ODHA tidak merata di daerah2. Pemerintah daerah juga kurang responsif, selain keterbatasan pengetahuan dan kesadaran, juga koruptif, lho. Padahal, hingga tahun 2009, dana dalam negeri (APBN dan APBD) jumlahnya lebih besar dibanding dana donor luar.ironinya lagi, ARV diproduksi di Indonesia, tapi mengapa banyak ODHA di berbagai pelosok, bahkan area tertentu di kota besar, sulit mendapatkannya secara gratis.

Data itu kuambil dari salah seorang pembicara (bukan orang Indonesia tentunya), yang memaparkan data bahwa di Indonesia program untuk ibu hamil mendapatkan tes HIV dan AIDS, sebanyak 4 % saja (di seluruh Indonesia ya), dan program untuk setelah ibu hamil melakukan tes, itu belum ada programnya. jadi bisa dikatakan Indonesia masih 0%

Oiya, 4% yang mendapat PMTCT itu persentasi dibandingkan kasus terlapor atau angka estimasi “ibu hamil yang HIV+” ?

Thx.
aj