Beberapa hal yang dirumuskan dalam workshop sehari yang difasilitasi Kemitraan (15 Maret 2010) dengan tema peningkatan kapasitas isu MDGs bagi legislatif ini adalah bagaimana strategi untuk pencapaian target MDGs melalui kebijakan publik yang dihasilkan dan peningkatan fungsi-fungsi parlemen, serta kepemimpinan anggota legislatif perempuan, metode pelatihan , aggota perlemen menggandeng para stakeholder.

Bagaimana peran media? Media alternatif seperti facebook dan twitter menjadi salah satu hal yang diperhatikan untuk penyebaran isu tentang kepemimpinan politik perempuan dan berbagai isu MDGs. Isu Jaringan yang muncul antara lain bagaimana meningkatkan kapasitas di jaringan tersebut mengenai MDGs. Jaringan yang bisa diajak, NGO, akademisi, media. Atau berupaya ‘menitip pesan’ ke lembaga-lembaga yang bekerja di bidang peningkatan kapasitas misalnya Puskapol UI yang sedang mempersiapkan modul pengkaderan di partai politik.

Pekerjaan rumah tangga yang masih perlu diadvokasi adalah bagaimana menerjemahkan, membuat guidance dan bagaimana mengawalnya yang perlu diketahui oleh para legislator. Cara pertama yang bisa dilakukan adalah bagaimana setiap indikator target dari MDGs diterjemahkan dan kemudian diposisikan dimanakah isu/bidang tersebut masuk menjadi tanggung jawab komisi. Sehingga mau tidak mau harus dibahas. Juga memetakan peran dan fungsi DPR dan DPRD, sehingga isu MDGs bisa masuk dalamproses legislasi yang dilakukan.

Selain itu kepraktisan alat peningkatan kapasitas juga harus diperhitungkan, misal, sebuah buku atau apapun itu bentuknya peningkatan kapasitas judulnya. ‘ Kalau Anda mau Jadi Politisi , Inilah Isu Dasarnya’. Dan bagaimana metode yang menarik, inovatif dan inspiratif, berapa lama waktu ideal untuk pelatihan dan bagaimana mengumpulkan sumber daya dan target yang tepat sasaran dalam proses peningkatan kapasitas tersebut.

#Kiprahperempuanpolitik adalah hashtag untuk mempermudah live-tweetdi twitter untuk Workshop Menilik Ulang Kiprah Perempuan Dalam Politik dan Pemerintah. Sengaja dicari padanan kata yang singkat dan strategis. Workshop yang mempertemukan berbagai stakeholder dalam pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil serta beberapa expert ini mengulas beberapa isu mengenai partisipasi perempuan di ruang publik dalam hal ini adalah politik dan pemerintahan.

Beberapa paparan juga memetakan beberapa pencapaian, hambatan dan peluang untuk menghasilkan rekomendasi yang diharapkan dapat berkontribusi untuk penajaman fokus terhadap penguatan isu keadilan gender dan hak-hak perempuan, serta mendorong dialog-dialog serupa antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Menerjemahkan politik, termasuk didalamnya mengenai caleg perempuan, partisipasi perempuan dalam parlemen. Rekam jejak yang ditampilkan dalam workshop ini antara lain adanya peningkatan legislator perempuan di DPR tahun 2009-2014 yang meningkat dibanding periode sebelumnya. Dari 560 kursi yang tersedia di DPR, 98 (17,5%) diantaranya diduduki perempuan, jumlah ini meningkat dari periode sebelumnya yaitu. 11, 45%.

Yudha Irlang dari ANSIPOL- memaparkan pengalaman perempuan dlm pemilu 2009.pertama, kesulitan mendapat nomor kecil#kiprahperempuanpolitik

Gambaran tentang kondisi pemilu 2009 yang bisa diambil lesson learned-nya untuk merumuskan kembali advokasi perempuan dalam politik, salah satunya melalui pemilu tahun 2014.

pemilu2009, tdk ada kebijakan khusus parpol unt caleg perempuan,krg bekal unt fundraising&penguasaan teritorial#kiprahperempuanpolitik

hasil penelitian #kiprahperempuanpolitik :kecenderungan partai unt menempatkn caleg perempuan di nmr kecil. dipaksa kerja tp tdk unt menang

about 11 hours ago from Seesmic

Terkait dengan perempuan dalam parlemen (yang kemudian berefek pada produk hukum dan kebijakan yang berlaku). Informasi mengenai aktivitas dengan menggunakan tekhnologi internet dihttp://www.iknowpolitics.org/yang uniknya memiliki tools dan referensi yang diperlukan untuk berkiprah dalam arena politik.

Beberapa poin mengenai proses acara ini bisa anda lihat di : http://search.twitter.com/search?q=%23kiprahperempuanpolitik

Jakarta - The 2015 deadline set by the United Nations Millennium Declaration to improve human development is fast approaching. Goals that 189 countries signed onto include eradicating extreme poverty and hunger, achieving universal primary education, promoting gender equality, reducing child mortality, improving maternal health, combating HIV/Aids, malaria and other diseases, and ensuring environmental sustainability by developing a global partnership. The commitments make up the Millennium Development Goals (MDGs).

There have been positive developments in the last nine years, but as the 2009 UN Millennium Report admits, the world is “moving too slowly to meet the goals”. The report specifically mentions regions that are slow in achieving MDGs: sub-Saharan Africa, the Middle East and South and Southeast Asia.

Indonesia is one country with less than satisfactory levels of success in achieving MDGs. The country has committed to reducing the percentage of the total population living in poverty to 7.5 per cent by 2015. However, data from the Indonesian Central Statistic Bureau (BPS) as recently as 2008 shows 15.4 percent of the population living below the poverty line. The Asian Development Bank’s report “Key Indicators for Asia and the Pacific 2009” also shows an increase in the rate of maternal mortality and HIV/Aids.

One of the biggest challenges that Indonesia faces in achieving the MDGs is foreign debt. Other challenges include corruption and inconsistencies between its macroeconomic policy and its measures to combat poverty.

In August 2009, as reported by the Indonesian Central Bank (BI), Indonesia’s foreign debt reached about $165 billion. The recent budget statistics published by the Ministry of Finance show that the budget allocated to foreign debt is higher than either its education or health sector budgets: in 2009, Indonesia allocated approximately $10.4 billion to pay its foreign debt and interest (not including payment for domestic debt), but only $9 billion for education and $1.7 billion for health.

Indonesia recognises the burden of foreign debt in financing its MDG efforts. During the Millenium+5 Summit in September 2005, President Susilo Bambang Yudhoyono called for the reduction or omission of foreign debt as a means of achieving its MDGs. And Indonesia has obtained debt reductions from countries such as Italy, Germany, the United Kingdom, Australia and the United States. However, they are not enough to lift the country’s debt burden.

Yudhoyono also said that he would hold developed countries, particularly the G8, to their commitment to increase their budgets for poverty eradication.

As reflected in the 2002 Monterrey Consensus, developed countries are expected to allocate 0.7 per cent of their GDP to helping developing countries achieve their MDGs. Unfortunately, according to the MDGs Gap Task Force Report in 2008, only Scandinavian countries are fulfilling this commitment, while others are still far from reaching their expected contribution.

In addition, the development assistance offered by developed countries often comes with conditions, requiring recipients to use consultants and goods from donor countries, meaning that the donor country reaps direct financial benefits from the aid money it gives.

The fact that much of the money given by developing countries is in the form of loans creates further problems. Of the $29.6 million given to Indonesia by Japan, for instance, only $1.9 million–or approximately 6.55 per cent–is given as a grant; the remaining money takes the form of loans and technical assistance.

With only five years before the 2015 deadline, developing countries are reaching out to remind their wealthier neighbours of their commitment to accelerate the achievement of MDGs, sometimes with creative suggestions. For example, one concrete step might be the establishment of a UN Trust Fund for the Achievement of MDGs.

Meanwhile, Indonesia needs to continue its efforts to negotiate a debt omission or reduction program, to take advantage of global non-loan funding schemes, such as the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria and the Millennium Challenge Account, and to clean up internal impediments to achieving the MDGs, including addressing corruption and revamping its economic policy.

In the international diplomacy arena, Indonesia needs to work closely with developed countries, to remind them of their funding commitment made at the Monterrey Consensus and find creative, collaborative solutions for reducing poverty around the world.

###

* Wahyu Susilo heads the Advocacy Division of the International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). This article was written for the Common Ground News Service (CGNews).

Source: Common Ground News Service (CGNews), 6 October 2009, www.commongroundnews.org

Mengapa hal ini penting? Momen ini untuk mengingatkan semuanya baik pemerintah, swasta, masyarakat sipil bahwa perjalanan untuk mencapai MDG’s sudah setengah perjalanan, tapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki. Mulai dari jaminan tidak terjerat kemiskinan dan kelaparan, pendidikan untuk semua, layanan kesehatan yang tidak diskriminatif, sampai bagaimana menjaga kondisi lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Ya!ini komitmen bersama, yuk kita dukung!

Dalam berkehidupan dan bermasyarakat, agama memiliki peran yang sangat penting bagi negara kita. Saya tentu tidak bisa membayangkan rupa Indonesia tanpa keterlibatan agama-agama yang ada di sini. Beragam nilai dan norma yang diyakini dan dilakukan di lingkungan masyarakat, selalu terkait kehadiran agama. Tidak hanya memberikan panduan dalam berbagai hal, agama juga turut berkontribusi menyediakan sarana (seperti rumah ibadah) yang dapat diakses siapa pun untuk keperluan penunjang sosial apa pun, selain utamanya sebagai ruang publik menjalin hubungan vertikal dengan Tuhan. Maka, saya menyadari betapa kuat pengaruh agama terhadap bagaimana cara berpikir seseorang memandang sesuatu hal, misalnya terhadap fenomena HIV & AIDS yang dihadapi oleh kita semua.

Selain persoalan akses dan kebijakan, persoalan sosial-kultural adalah kendala utama dalam menanggulangi HIV & AIDS. Hambatan yang tampak nyata meliputi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA maupun HIV & AIDS sendiri. Banyak orang, yang kurang memiliki informasi mendasar perihal AIDS, akan dengan mudah mengatakan AIDS sebagai “penyakit kutukan” (dari Tuhan) bagi mereka yang melakukan zinah. Kurangnya keterbukaan dan kepedulian masyarakat dan tokoh agama, diduga menjadi penyebab masyarakat kemudian memandang virus yang menular melalui cairan vagina dan sperma, darah, dan air susu ibu ini. Bukan hanya merugikan ODHA, pandangan seperti itu malah membuat HIV mudah menyebar karena - dengan berpikir begitu - mereka tetap tidak mendapatkan informasi yang benar. Faktanya, HIV tidak hanya menyebar di kalangan IDU dan pekerja seks perempuan, melainkan telah merambah populasi umum beresiko, seperti ibu rumah tangga, buruh migran, korban perdagangan orang, serta
anak, yang kadang sulit dijangkau dan bahkan tidak terjangkau oleh program penanggulangan AIDS. Dan, di sinilah peran organisasi agama bisa sangat berperan banyak bagi pencegahan HIV & AIDS dan perawatan ODHA.

Banyak hal bisa dan harus dilakukan oleh organisasi keagamaan yang terdapat hampir di seluruh lini masyarakat kita. Alasannya, karena agama memiliki persepsi etis dan moral yang membicarakan tentang pengalaman kehidupan, termasuk sakit dan kematian. Bagi banyak negara dan sebagian wilayah di negara kita, organisasi keagamaan juga adalah penyedialayanan utama terhadap kesehatan, misalnya rumah ibadah yang kadang dijadikan sarana kesehatan. Lalu, pemimpin dan pemeluk agama bisa jadi berinteraksi langsung dengan ODHA. Dan yang penting, organisasi keagamaan telah menjadi pusat bagi kehidupan masyarakat, termasuk keluarga. Isu-isu personal yang dihadapi masyarakat terkait AIDS, seperti rasa bersalah, kepasrahan, dan memaafkan juga terdapat dalam kerangka ajaran agama. Hal tersebut pastinya sangat mempengaruhi cara pandang orang terhadap ODHA dan AIDS.

Sedangkan isu prioritas dalam membangun lingkungan yang mendukung, yang bisa dilakukan organisasi keagamaan, meliputi mengurangi stigma dan diskriminasi; merubah tabu mengenai perlunya diskusi terhadap seks, seksualitas, dan aspek beresiko; mempromosikan kepemimpinan; dan mengadvokasi kebijakan, hukum, dan praktek keorganisasian yang mencakup perlindungan bagi ODHA. Di kawasan Asia Timur dan Pasifik, peran organisasi serupa telah mulai digalakkan, seperti keterlibatan pendeta Buddha (Buddhist Leadership Initiative) di Thailand merawat ODHA, pelatihan guru agama yang dilakukan Yayasan Dana Islamic Centre di sejumlah kawasan Indonesia, dan lainnya. Sejumlah organisasi keagamaan yang terlibat dalam kerja dan program AIDS memang mengaku tidak mengutamakan kampanye penggunaan kondom. Mereka lebih mengutamakan pada keabsenan melakukan hubungan seks dan penekanan monogami bagi yang menikah.

Keterlibatan organisasi keagamaan ini tak sekedar berperan strategis dalam menjangkau masyarakat memperoleh informasi sehingga menciptakan masyarakat yang mampu melindungi diri, kelurga, dan orang lain dari HIV, melainkan turut menciptakan lingkungan yang suportif terhadap ODHA. Organisasi semacam ini pun bisa menyediakan akses yang memadai dan aktif mengadvokasi pihak-pihak terkait terhadap akses-akses dasar menyangkut HIV & AIDS. Bayangkan, dengan banyaknya organisasi keagamaan, sarana rumah ibadah, dan kondisi masyarakat kita yang religius, bukankah menjadi peluang yang baru dan sangat strategis dalam mengatasi AIDS di negara yang telah dinyatakan epidemi terkonsentrasi ini?!

Sumber: UNICEF, Background Paper “East Asia and Pacific Region: Interfaith Consultation: Children and HIV & AIDS,” 15-17 January 2008, Bangkok)

Surabaya lagi heboh dengan penggusuran nih. Di stren kali Jagir-Wonokromo, semua rumah (yang punya IMB) rata dengan tanah. Kok bisa punya IMB di tempat yang seharusnya tidak ada bangunan? Wah, itu dibahas lain kali saja. Lalu sewaktu Mas Kontributor datang dan memberikan hasil liputannya, Saya malah makan. Contoh anak magang yang buruk.

Sembari menunggu mie goreng dibuat, saya berbincang dengan Mbak Ning. Panggilannya Mbak tapi dia sudah Ibu, Ibu yang setiap siang memberi saya makan karena dia buka warung di depan tempat magang saya. Rupanya Mbak Ning mau digusur, warungnya diminta untuk dibongkar setelah 10 tahun berdiri di depan rumah kosong. “Rumahnya sudah laku dan mau dibagusin,” kata yang punya. Mbak Ning sumpek dan marah-marah, serta diprovokasi oleh tukang parkir yang mangkal di sana. “Sudah Ning, kamu minta ganti rugi. Enak saja asal gusur.”

Setiap hari kita tahu kalau banyak perempuan yang sudah diperlakukan tidak adil. Adil atau tidak semua tergantung sudut pandang masing-masing orang. Pemilik rumah tentu berpikiran bahwa dirinya layak menggusur sebuah warung yang tidak berijin lantas membuat kekotoran di depan rumahnya. Mbak Ning berpikir kalau dia seorang perempuan yang mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya yang masih SMA dan SD. Tukang parkir yang sakit hati karena dulu lapaknya juga digusur, hanya berpikiran bahwa orang kaya selalu saja membuat gara-gara. Pertanyaannya, siapa yang betul dan siapa yang salah? Kalau dilihat dari sisi administratif, tentu Mbak Ning salah karena tidak menempati tanah dengan ijin dan tidak punya hak ganti rugi karena tidak pernah bayar.

Semua itu akhirnya kembali juga pada tingkat pengetahuan setiap perempuan. Tahu akan haknya, tahu akan kewajibannya, tahu siapa yang dapat menolongnya, tahu siapa yang sedang memprovokasi dan tahu-tahu lainnya. Beruntungnya kita, perempuan punya insting, sebuah kemampuan yang tidak dipungkiri siapa saja (berusaha dipungkiri sih iya). Insting membantu perempuan menjadi lebih tanggap dan tahu tahu tahu. Hanya saja, seberapa banyak kita bisa bergantung pada insting? Lebih baik kalau insting ditambahi dengan pendidikan. Pendidikan membuat kita lebih tahu dengan penjelasan yang lengkap dan insting membuat kita membedakan mana yang berbahaya atau tidak berbahaya bagi kita. Sehingga menjadi perempuan terdidik, mendapat pendidikan yang baik dan kemudian menjadi perempuan yang bijak. Bijak karena tahu mana yang harus dihindari dan didekati.

*sigh* Pendidikan untuk perempuan, masih banyak yang berpikir lebih baik lelaki yang disekolahkan karena biaya sekolah mahal. Perempuan, belajar sama ibu aja. Kapankah persepsi itu berakhir? Terutama di daerah-daerah yang belum maju. Kita bisa kok berbuat, ketika kita tahu ada beasiswa, optimalkan beasiswa tersebut untuk anak-anak perempuan.

Bagaimana nasih Mbak Ning, sampai hari ini (7 hari setelah bincang-bincang itu) Mbak Ning masih membuka warungnya dengan gagah dan saya masih beli teh botol di warungnya. Katanya sih mau menempati tanah kosong di dekat sana, semoga tidak digusur lagi ya

Bersama lebih dari 4.000 orang delegasi dari berbagai negara, khususnya Asia dan Pasifik, saya menghadiri The 9th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP IX) di Bali, sebagai delegasi media dari Radio Jurnal Perempuan.

Pada hari ke-2 kongres, saya memilih untuk memasuki symposia bertajuk “Caring Children & Families Affected by HIV in Concentrated & Low Level Epedimics” untuk melihat seperti apakah permasalahan yang dihadapi anak-anak terhadap AIDS. Ternyata cukup pelik juga bagi negara-negara berkembang yang masih menghadapi persoalan sistem kesehatan, terkait akses perawatan dan pengobatan yang belum memadai dan merata. Berdasarkan perkiraan data yang dipaparkan, 1,75 juta anak kehilangan salah satu atau kedua orangtua mereka akibat AIDS, dengan estimasi data berjumlah 6,75 juta kasus di Asia-Pasifik. Lebih dari 1 juta di antara mereka, berumur 0-14 tahun. Peluang pelanggaran hak-hak anak pun menunggu mereka, misalnya kehilangan produktivitas, pemasukan (pendapatan), kehilangan kepedulian orangtua yang sakit atau meninggal, tidak bisa bekerja nantinya, kemiskinan, putusnya akses pendidikan (drop-out), maupun akses kesehatan.

Anupama Rao Singh, regional director, UNICEF EAPRO, menekankan pentingnya feminisasi program AIDS melalui PMTCT (Preventing Mother to Child Transmission) untuk mengurangi jumlah anak yang dilahirkan dengan HIV positif. Fakta yang dipaparkannya, perempuan di Asia berjumlah hampir tiga kali lipat dibandingkan laki-laki, dan ini adalah sebuah resiko yang besar bagi perempuan untuk tertular HIV. Pada sejumlah negara di Asia, jumlah perempuan ODHA hampir setengahnya, bahkan lebih dari setengah dari jumlah total ODHA yang ada di Asia. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan menikah. Jadi, tampak akar persoalan dari anak-anak yang terkena dampak dari AIDS, baik anak-anak yang positif maupun anak-anak yang negatif dengan orangtua yang positif HIV atau AIDS, berawal dari orangtua (ayah), yang menulari si ibu, yang tanpa diketahui statusnya, ternyata melahirkan bayi yang kemungkinan positif.

Strategi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan partnership dan konseling (khususnya bagi perempuan), penguatan pelayanan, dan keterlibatan perempuan dan laki-laki melalui self help groups. Hao Yang dari China menambahkan, perlu kebijakan pemenuhan HAM ODHA beserta keluarganya, kerja sama dengan organisasi pemerintah dan non-pemeirntah (lokal maupun internasional). Sedangkan Jacques Boyer dari Nepal, menegaskan pentingnya pemenuhan HAM anak sebab anak-anak yang terkena dampak AIDS, kadang tidak terlihat sehingga rentan menerima stigma dan diskriminasi. Mereka membutuhkan perlindungan, nutrisi, dan perawatan kesehatan.

Saat ini, program tes HIV untuk perempuan hamil di Thailand berjumlah 100%, namun Timor Leste, Indonesia, dan Bangladesh bisa dikatakan 0%. Sedangkan, yang mendapat program PMTCT, Fiji Islands berjumlah 100%, disusul Thailand 95%, dan Indonesia hanya 4%.

Bertambahnya pendokumentasian jumlah kasus HIV & AIDS di Indonesia, kini menjadi bahan menarik buat media (khususnya koran) dalam menyajikan kehebohan yang menggugah?!

Beberapa waktu lalu, saya melakukan riset kecil-kecilan terhadap 5 koran nasional tahun 2008 untuk menjawab pertanyaan: Seberapa banyakkah perhatian media terhada isu HIV & AIDS? Sekaligus, untuk mengetahui apakah media kita telah memiliki perspektif terhadap kaum beresiko tinggi (yaitu perempuan)? Hasilnya, ternyata agak ironis. Harus diakui bahwa kuantitas distribusi pemberitaan HIV & AIDS memang bertambah, namun bukan berarti ini menunjukkan kualitas sajiannya.

Selama tahun 2008 itu, topik yang paling disoroti adalah tentang pergerakan data kuantitatif jumlah ODHA. Jadi, biasanya pemberitaan seputar HIV & AIDS, judul dan isinya memaparkan jumlah ODHA yang kian meningkat. Padahal, kecenderungan media menulis “tingginya jumlah kasus”, perlu dicermati apakah yang bertambah adalah kasus yang terdokumentasi atau benar memang betul terjadi pertambahan kasus. Lalu, masih banyak kesalahan fatal lainnya, seperti menuliskan “penyakit AIDS”, “pengidap AIDS”, dan kebingungan penulis yang sekedar menyebutkan “HIV/AIDS” secara bersamaan tanpa tahu bedanya. Bukan hanya kurang pengetahuan tentang HIV & AIDS, tapi juga kurang pemahaman permasalahan sosial-kultural dan HAM kaitannya dengan HIV & AIDS, yang menyebabkan pemberitaan tidak sensitif. Justru terkesan seperti menakut-nakuti, kadang malah menguatkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.

Nah, bagaimana dengan penggambaran perempuan dalam pemberitaan HIV & AIDS? Dalam riset itu, saya mengelompokkan representasi perempuan menjadi perempuan pekerja seks, perempuan pekerja, dan perempuan sebagai ibu atau istri. Ternyata pemberitaan media tersebut masih sangat bias. Representasi perempuan yang dihubungkan dengan HIV & AIDS dalam beragam teks koran, masih dipandang sebagai bukan korban ataupun populasi yang berisiko, bahkan secara tidak langsung mengarah pada pandangan mereka sebagai pelaku dan pihak yang berkecenderungan dalam memperluas epidemi HIV, seperti pekerja seks kepada pelanggannya dan ibu yang menularkan HIV ke bayinya. Maka, tidak berlebihan untuk mengatakan koran mainstream yang ada, tidak menerapkan perspektif gender ataupun jurnalisme empati. Media masih belum mampu mejelaskan faktor biologis, sosial-kultural, ekonomi, dan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, yang mengkondisikan dan memposisikan perempuan berkali-kali lipat lebih rentan dibandingkan kaum laki-laki.

Hal ini sekedar rekomendasi bagi pihak-pihak yang berencana dan berkomitmen mengurangi penyebaran HIV, untuk memperhatikan peran media. Dengan adanya berita-berita yang belum berperspektif terhadap korban, stigma dan diskriminasi pun akan sulit dihilangkan. Sedangkan, jika media telah mampu mengakomodir beragam hal itu, bukan tidak mungkin, media justru semakin berperan penting dan sangat membantu dalam menekan epidemi HIV mengingat peran dan fungsi strategis media dalam masyarakat sekarang.

Advokasi anggaran? Iya, bahasa sederhananya, ya seperti yang diceritakan Vivek di atas, kita sebagai masyarakat sipil berhak memantau dan mempengaruhi kualitas pembelanjaan pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik. Mengapa penting? Karena anggaran dalam hal ini anggaran publik seperti APBN dan APBD adalah uang kita yang menjadi hak kita dan tanggungjawab kita tentunya untuk mengawasinya, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak dasar.

Bagaimana caranya? Mulai dari berpartisipasi dalam musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) , survey kepuasan pelayanan publik, audit sosial, monitoring expenditure dan lainnya. Di Indonesia bagaimana? Banyak lembaga non-profit yang telah melakukan advokasi terhadap anggaran, salah satu contoh telah pernah saya tuliskan dalam artikel ini, yang menyebutkan bahwa Kota Bandung memiliki Forum Sawarung yang masyarakat sipil yang melakukan pemantaua kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan publik. Tidak hanya di Kota Bandung, LSM seperti Pattiro, FPMP Bone, FITRA memiliki dampingan yang telah dapat dilihat hasilnya di daerah seperti di Semarang, Tasikmalaya, Bone, Tangerang, Magelang dan lain sebagainya.

Mengawasi anggaran, sebenarnya salah satu dari cara untuk mencegah kerentanan korupsi, dengan kata lain sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Dimana hal tersebut adalah salah satu goal ke-delapan dari MDGs yang menyebutkan di target 8A-nya adalah mengembangkan lebih lanjut system keuangan yang terbuka sebagai salah satu komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.