Di sebuah desa di Indramayu, Jawa Barat sebagian besar penduduknya yang perempuan menjadi buruh migran /TKW. Latar belakang seperti akses pendidikan, dipadu dengan keterbatasan ekonomi, kekurangan akses informasi, membuat perempuan-perempuan di desa tersebut bekerja dengan risiko yang besar (baik trafiking maupun kekerasan), menjadi buruh migran.

Pun, ketika saya bertemu sekelompok remaja perempuan di desa tersebut, jika ditanya cita-cita, mereka menjawab jadi TKW (buruh migran). Cita-cita yang disampaikan itu, bukan karena tidak ada profesi lain, tetapi lebih pada, hanya pekerjaan tersebut yang bisa dijangkau oleh kelompok perempuan di seputaran desa tersebut. Mengapa? karena banyak remaja perempuan yang tidak menamatkan pendidikan dasarnya. Lebih jauh ketika saya penyebabnya, muncul sepenggal cerita mengenai kesenjangan akses pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Di desa yang saya kunjungi itu, anak laki-laki memiliki akses lebih besar untuk pergi ke sekolah. Selain sekolah setingkat SMP dan SMA yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka, ada kesenjangan akses yang membuat anak laki-laki di desa tersebut bisa melanjutkan sekolah, sementara anak perempuannya ‘terpaksa’ bekerja untuk mendukung perekonomian keluarga.

Di sisi lain menguatkan, perbincangan dengan orangtua juga memberikan informasi mengapa muncul kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan, antara lain: Anak laki-laki dalam keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, memiliki kesempatan yang lebih besar daripada anak perempuan, menurut para orang tua anak perempuan bisa dikawinkan kapan saja (ini terbukti di usia 14-15 tahun anak perempuan sudah menikah di desa ini), sementara anak laki-laki yang diharapkan menjadi kepala keluarga harus sekolah.

Sekolah yang jauh, tidak menjadi persoalan untuk anak laki-laki, karena mereka memiliki asset transportasi, baik itu sepeda maupun sepeda motor, sehingga jauhnya sekolah tidak jadi persoalan. Anak perempuan? Pilihannya: Ketidatersediaan angkutan umum dari rumah mereka ke sekolah, atau terbatasnya waktu operasional angkutan umum, atau naik ojek PP Rp 30.000,- (menurut orangtuanya mending buat makan daripada sekolah).

Maka jadilah, si anak perempuan yang tidak sekolah hanya menunggu waktu, jika ada orang yang mau melamarnya, atau sanak saudara yang akan mengajaknya ke Jakarta dengan iming-iming gaji besar (di Jakarta mereka pun tahu mereka akan menjadi apa? PSK pastinya) atau mau jadi TKW ke Malaysia, Arab, syukur-syukur ke Hongkong (karena Hongkong menurut banyak cerita teman-temannya, lebih enak ketimbang Malaysia)

Dari pengalaman saya jalan-jalan di Indramayu, apakah kebijakan pendidikan telah menjawab kesenjangan yang muncul seperti di Indramayu dan daerah lain yang menjadi kantong buruh migran?